Palangka Raya - Alat dan obat kontrasepsi (alokon) merupakan sediaan farmasi yang digunakan langsung oleh masyarakat dalam menyukseskan Program Keluarga Berencana (KB), sehingga keamanan, khasiat, dan mutunya wajib terjaga di seluruh rantai distribusi hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Sebagai wujud komitmen dalam pengawasan sediaan farmasi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya hadir dan berperan aktif sebagai narasumber dalam kegiatan Diskusi Partisipatif dan Pembinaan Penguatan Tata Kelola Alokon Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (16/11/2026) di Ballroom Kahayan, Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya.
Kegiatan strategis tingkat Provinsi ini diikuti oleh perwakilan pengelola Program KB dan Alokon dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Tengah (di antaranya Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, dan Gunung Mas), Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Kalimantan Tengah, serta jajaran fasyankes. Forum ini digelar guna menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala di lapangan seperti risiko kekosongan (stockout) maupun kelebihan stok (overstock), serta merumuskan langkah tindak lanjut untuk menjamin ketersediaan alokon yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu.
Dalam sesi materi yang dibawakan Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Ali Yudhi Hartanto bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengurus Daerah IBI Provinsi Kalimantan Tengah, memaparkan materi bertajuk "Regulasi tentang Pengelolaan Gudang Farmasi/Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang Alokon Tingkat Kabupaten/Kota dan Fasyankes".
BBPOM menekankan bahwa alokon adalah produk farmasi yang sensitif terhadap suhu dan kelembapan, sehingga tata kelola penyimpanan di gudang kabupaten/kota maupun fasyankes harus mematuhi standar pengelolaan obat yang berlaku.
Penerapan prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian—termasuk pemantauan suhu ruang penyimpanan secara berkala, pemisahan penataan obat, pengendalian hama (pest control), serta pencatatan administrasi yang tertib—menjadi kunci utama agar kualitas alokon tidak menurun sebelum digunakan oleh akseptor KB.
Melalui kegiatan diskusi partisipatif yang diakhiri dengan penandatanganan dokumen komitmen bersama ini, BBPOM di Palangka Raya menegaskan kesiapannya untuk terus bersinergi bersama BKKBN, Dinas Kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan seluruh fasyankes di Kalimantan Tengah. Kolaborasi pengawasan dan pembinaan berkelanjutan ini diharapkan mampu memastikan seluruh siklus pengelolaan alokon berjalan sesuai regulasi, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan KB dengan jaminan produk yang aman, bermutu, dan berkhasiat.