Layanan

Wahyuri, S.Si, Apt., M. Farm

Layanan Informasi dan Pengaduan, Penyuluh Keamanan Pangan

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30)

Astry Talenta Betharia, S.Si

Layanan Informasi dan Pengaduan, Penyuluh Keamanan Pangan

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30)

Doris Wahyu Megawati, S.Farm

Layanan Informasi dan Pengaduan, Penyuluh Keamanan Pangan

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30)

apt. Dewita Fitri Widodo, S.Farm

Layanan Informasi dan Pengaduan, Penyuluh Keamanan Pangan

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30)

Dodi Sugianto, SKM

Layanan Informasi dan Pengaduan, Penyuluh Keamanan Pangan

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30)

Jumi Fitri Untung, S.I.Kom

Layanan Informasi dan Pengaduan, Penyuluh Keamanan Pangan

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30)

Patria Wana, S. Farm

Layanan Informasi dan Pengaduan, Penyuluh Keamanan Pangan

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30)

Rosmanna Marpaung

Layanan Penerimaan Sampel Pihak Ke-3

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30) (Sabtu -Minggu On Call)

Leo Sukamta, SE

Layanan Penerimaan Sampel Pihak Ke-3

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30) (Sabtu -Minggu On Call)

Gusti Muhammad Ferry Firdaus, SE

Layanan Penerimaan Sampel Pihak Ke-3

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30) (Sabtu -Minggu On Call)

Etik Sumardani, S.Farm, Apt

Layanan Pendampingan Pelaku Usaha

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30)

Vicky Agung Kresnanto, S.Farm, Apt

Layanan Pendampingan Pelaku Usaha

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30)

Novalia Indah Eka Paramita, S.Farm., Apt.

Layanan Pendampingan Pelaku Usaha

  • Senin - Kamis (Jumat)
  • 07.30 - 16.00 (07.30 - 15.30)

Dijelaskan cara penggunaan testkit terkait pengujian parameter uji boraks, formalin, Rhodamin B dan methanyl yellow pada pangan

Mengingatkan pedagang tersebut akan bahaya penggunaan kertas koran pada pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan gizi anak yang nafsu makan rendah dapat dengan memberikan variasi olahan makanan yang dapat menarik minat dan nafsu makan anak dengan memperhatikan kandungan gizi pada makanan tersebut.

Untuk menghindari keracunan pangan, masak pangan dengan benar, simpan dengan benar, konsumsi sesuai dengan saran penyajian. Sedangkan untuk menghindari alergi pangan dapat dengan memerhatikan jenis-jenis pangan yang merupakan sumber allergen. Cara menghitung nilai gizi dapat berkonsultasi dengan ahli gizi.

Dijelaskan bahwa salah satu syarat pemenuhan keamanan pangan, pangan yang dikonsumsi harus memiliki izin edar sehingga pelaku usaha dihimbau untuk mendaftarkan produknya, pedagang dihimbau menjual produk yang memiliki izin edar dan konsumen dihimbau pula untuk membeli produk yang memiliki izin edar.

Tahun 2009, Industri Farmasi Zenith tidak memproduksi Carnophen karena nomor izin edarnya sudah dicabut. Kandungan Carnophen yaitu carisoprodol, kafein dan PCT. Carnophen yang beredar sekarang diproduksi oleh sarana illegal.

Dijelaskan terkait pengawasan obat di wilayah Kalteng oleh BBPOM di Palangka Raya serta program-program BPOM dalam upaya mereduksi penyalahgunaan obat melalui aksi nasional POIPO.

Diberikan informasi cek izin edar produk melalui aplikasi CEK BPOM.

Dijelaskan bahwa produk yang ditarik di tahun 2018 memiliki nomor izin edar QD..... karena TMK administrasi (distributor PT. Saras Subur Ayoe). Produk tersebut didaftarkan kembali dengan merk yang sama oleh Sano
Gratia Farma dengan NIE DKL 1842200229A1.

Permohonan dapat ditindaklanjuti sesuai SOP yang berlaku

BPOM telah mengeluarkan informatorium untuk pengobatan pasien Covid19, namun masih memungkinkan pengembangan yang berkelanjutan terhadap pengobatan pasien Covid-19 ini. Dalam kasus obat kombinasi tersebut belum terdaftar di BPOM. Untuk pengencekan lebih lanjut bisa melalui aplikasi Cek BPOM atau BPOM mobile.

Disampaikan bahwa BPOM telah mengeluarkan informatorium untuk pengobatan pasien yang disebabkan oleh virus Covid-19. Segala pengobatan harus berdasarkan panduan dalam informatorium tersebut

Pengaduan diterima oleh BBPOM di Palangka Raya dan sebagai masukan untuk pengawasan makanan olahan siap saji.

Disarankan untuk konfirmasi/klarifikasi berita tersebut kepada lembaga/kementerian yang berwenang melakukan pengawasan, dan dalam hal ini jamur enokidake termasuk golongan pangan segar maka pengawasannya adalah Kementerian Pertanian. Disarankan berkonsultasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, atau Kab/Kota setempat.

Disampaikan sesuai dengan penjelasan BPOM RI tentang izin produk handsanitizer bahwa tidak ada larangan masyarakat memproduksi handsanitizer untuk digunakan sendiri sesuai dengan pedoman WHO. Berbeda hal jika untuk diperjualbelikan, maka handsanitizer tersebut harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan.

Disampaikan bahwa sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. Disarankan untuk berkonsultasi dengan MUI setempat

Dijelaskan cara pengisian CAPA pada form yang telah diberikan serta disampaikan agar melampirkan bukti tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Disampaikan prosedur dan persyaratan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.

Pengaduan tersebut diterima dan dari BBPOM di Palangka Raya akan merujuk ke Bagian Pemeriksaan untuk ditindaklanjuti.

Disampaikan bahwa dasar hukumnya adalah UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pangan, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pengawasan ini juga merupakan tugas bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan konsumen.

Disampaikan bahwa untuk anak sekolah sebenarnya tidak ada larangan produk pangan tertentu yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi. Para guru dan petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan KIE kepada komunitas sekolah baik siswa maupun pengolah pangan disekolah untuk menyediakan makanan yang sehat dan bergizi dan selalu ingat CEK KLIK untuk produk pangan olahan, Cek Kemasan, Cek, Label, Cek Izin Edar dan Cek Kadaluwarsa

Informasi terkait pengaduan digali secara detail sebagai bahan analisis untuk tindak lanjut selanjutnya oleh substansi terkait.

BBPOM di Palangka Raya dalam rangka intensifikasi pengawasan keamanan pangan bersama dengan lintas sektor terkait di Kab/Kota setempat untuk turun ke sarana distribusi dan para pelaku pangan siap saji untuk berbuka puasa/takjil. Dihimbau agar masyarakat selalu ingat CEK dalam membeli produk obat dan makanan

Terkait pengawasan produk kosmetik dan pangan termasuk pangan tanpa izin edar yang diedarkan secara online maupun langsung, BBPOM di Palangka Raya melakukan intensifikasi pengawasan pangan kadaluwarsa
terutama di hari-hari besar keagamaan.

Saat ini instrumen PCR di BBPOM di Palangka Raya hanya terbatas pada pengujian porcine babi untuk sampel pangan daging olahan.

Disampaikan Peraturan Kepala BPOM Nomor 4 Tahun 2018 point 4.8 tentang fasilitas pelayanan farmasi hanya dapat menyerahkan obat kepada pasien kecuali kondisi darurat (kelangkaan darurat) mengacu point 4.10.

Disampaikan bahwa vaksin masih dalam kondisi baik apabila disimpan sesuai suhu yang dipersyaratkan, untuk kondisi ini Balai Besar POM di Palangka Raya akan mengarahkan Bidang Pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan komprehensif bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menanggapi info ini

Obat berbahan herbal yang dikenal dengan istilah jamu diperbolehkan mengklaim yang menyatakan membantu meningkatkan daya tahan tubuh, bukan sebagai obat. Saat ini BPOM telah melakukan pendampingan terhadap vaksin Covid-19 dan telah sampai pada tahap III uji klinis

Dijelaskan bahwa obat tersebut disetujui untuk mencegah atau mengobati Covid-19 adalah hoax, konfirmasi/klarifikasi Badan POM bisa dilihat di laman website resmi Badan POM: pom.go.id

Prosedur pemusnahan obat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan untuk saksi dari BBPOM di Palangka raya dapat menyampaikan surat permohonan kepada pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti.

Dijelaskan bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah pernah ada kasus/temuan obat tradisonal yang mengandung bahan kimia, dan segera ditindaklanjuti oleh BBPOM di Palangka Raya sebagai salah satu upaya mengawasi
peredaran obat dan makanan dari bahan-bahan berbahaya.

Mengacu Permenkes Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, maka harus memenuhi beberapa kriteria yang hanya dapat dilakukan oleh IOT, UKOT atau UMOT sehingga disarankan untuk memperoleh izin usaha UMOT terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh DPMPTSP atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Serta berdasarkan prosedur dan pemenuhan persyaratan CPOTB secara bertahap sebagai salah satu syarat awal untuk proses pendaftaran nomor izin edar. Proses pendaftaran dan persyaratannya dapat diakses secara online melalui site asrot.pom.go.id.

Dijelaskan bahwa produk beras dalam kemasan merupakan pengawasan dari Kementan, disarankan untuk berkonsultasi dengan Dinas Ketahanan Pangan setempat.

Diberikan penjelasan terkait perkembangan penggunaan Bajakah sebagai obat tradisional dimana sedang dalam tahap kajian di BPOM terkait keamanan mutu dan khasiatnya.

Diberikan penjelasan bahwa mengacu Permenkes Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional maka harus memenuhi beberapa kriteria, yang hanya dapat dilakukan oleh IOT, UKOT atau UMOT sehingga disarankan untuk memperoleh izin usaha UMOT terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh DPM-PTSP atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten setempat.

Disampaikan bahwa laboratorium BBPOM di Palangka Raya belum memiliki layanan pengujian identifikasi kandungan zat dalam produk obat dan makanan. Disarankan untuk berkonsultasi dengan Universitas atau
balai penelitian daerah setempat.

Produk VCO apabila tempat produksi masih menyatu dengan dapur rumah tangga maka NIE bisa dikeluarkan oleh DPM-PTSP atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat. Disarankan untuk menyampaikan
surat permohonan pendampingan/fasilitasi ke Balai Besar POM di Palangka Raya serta persyaratan yang harus dipenuhi seperti, proses produksi, layout/denah sarana produksi, serta rancangan label.

Balai Besar POM di Palangka Raya akan memfasilitasi pelaku usaha melalui https:/berdikari.bbpompky.id berisikan informasi terkait layout ruang produksi, perizinan terkait NIB yang dikeluarkan DPM-PTSP,
dokumen SOP terkait higiene/sanitasi dan asal bahan baku.

Disampaikan tupoksi Badan POM salah satunya pengawasan produk pangan olahan. Untuk mengetahui kandungan pada madu hutan secara keseluruhan, BBPOM di Palangka Raya tidak tersedia reagen dan metoda
uji (terbatas), hanya beberapa paramater uji yang dapat dilakukan terkait pengawasan. Disarankan dapat berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinas Kehutanan atau lembaga penelitian setempat. 

Disampaikan bahwa untuk produk berkalim atau memiliki khasiat maka nomor izin edar harus dari BPOM yang mana akan dikaji terlebih dahulu apakah termasuk dalam produk pangan atau obat tradisional

Produk frozen food termasuk kedalam kategori pangan risiko tinggi sehingga harus memiliki NIE dari Badan POM. Dijelaskan terkait prosedur dan persyaratan memperoleh izin edar BPOM yang dapat dilakukan pendaftaran secara online melalui e-registrasi pangan olahan pada aplikasi e-registrasi pada aplikasi pom.go.id dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pendaftaran produk pangan segar beku dapat dilakukan dengan menghubungi Dinas terkait, yaitu Dinas Peternakan atau Dinas Perikanan. Dalam hal ini Badan POM bertugas mengawasi produk pangan olahan
terkemas, baik pre maupun post market seperti frozen food.

Disampaikan tupoksi Badan POM adalah pengawasan pangan olahan terkemas, dan pengujian sampel di BBPOM di Palangka Raya lebih mengarah pada produk pangan olahan. Disarankan untuk pengujian produk pangan mentah dapat berkonsultasi dengan Dinas Peternakan, atau apabila ingin diujikan oleh BBPOM di Palangka Raya maka bahan pangan mentah segar tersebut dapat diolah terlebih dahulu seperti produk frozen food atau pangan olahan lainnya

Disampaikan prosedur, parameter dan biaya uji sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017.

Petugas Balai Besar POM di Palangka Raya akan melakukan pendampingan pendaftaran melalui e-registrasi pangan olahan.

Untuk produk pangan berupa minuman dalam kemasan dengan masa simpan 3 hari dapat digolongkan dalam minuman siap saji dan tidak diwajibkan untuk memperoleh nomor izin edar, boleh dengan memperoleh sertifikat layak sehat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan setempat. Namun untuk minuman dalam kemasan dengan masa simpan 7 hari maka diwajibkan memperoleh nomor izin edar dari Badan POM dengan
pendaftaran secara online melalui e-registrasi pangan olahan, serta persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: NIB, SNI, izin edar MD dari BPOM dan sertifikat halal.

Tahapan proses produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK) harus memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk memperoleh izin edar Badan POM dan harus sesuai dengan SNI 19-4288-1996 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik Air Minum dalam
Kemasan.
Sesuai dengan SNI-3553-2015 tentang Air Mineral, definisi air mineral merupakan air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral dengan atau tanpa
penambahan oksigen (O2) atau karbondioksida (CO2), dan harus memenuhi persyarat mutu air mineral sesuai baik secara kimia maupun mikrobiologi.
Untuk pembuatan kemasan AMDK dapat mengacu pada SNI 19-4370-2004 dan SNI 19-4370-1996 tentang botol plastik untuk AMDK atau SNI 12-4259-2004 tentang gelas plastik untuk AMDK.

Pengawasan Badan POM terhadap peredaran produk mengandung bahan berbahaya merkuri melalui 2 cara, yaitu melalui pengawasan post market dengan pengambilan dan pengujian sampel rutin serta dapat melalui pengaduan dan pengujian sampel pihak ke-3 ke BBPOM setempat. Selalu menghimbau agar menjadi konsumen cerdas dengan selalu ingat CEK KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin edar dan Cek Kadaluwarsa).

Dijelaskan bahwa proses perizinan kosmetik di BPOM terdiri dari 2 proses, yaitu sertifikasi Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) melalui pendampingan dan fasilitasi oleh Balai Besar/Balai POM setempat dan pendaftaran Notifikasi Kosmetik yang dilakukan secara secara online melalui notifkos.pom.go.id oleh registrasi kosmetik BPOM, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti denah bangunan, dan
izin maklon perusahaan induk

Langkah awal dapat dilakukan Cek KLIK dengan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluwarsa pada sediaan kosmetik tersebut. Terkait izin edar kosmetik dapat diperiksa melalui aplikasi CEK BPOM, BPOM
MOBILE, serta melalui website cek BPOM di pom.go.id serta disampaikan informasi terkait bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam produk kosmetik

Dijelaskan bahwa peranan Badan POM dalam pengawasan produk halal adalah antara lain:
- pengawasan kesesuaian label (termasuk logo)
- sampling pangan dan pengujiannya

Dijelaskan prosedur cara pendaftaran produk IRTP, disarankan untuk konsultasi ke DPM-PTSP setempat selaku yang berwenang untuk mengeluarkan Nomor PIRT atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat. Untuk sertifikasi halal dapat berkonsultasi dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Disampaikan bahwa untuk pengujian serat kasar dalam pangan di BBPOM Palangka Raya tidak tersedia metode pengujian untuk paramater tersebut. Disarankan untuk berkonsultasi dengan Balitbangda ataupun Balai Penelitian Pertanian setempat

Disampaikan bahwa untuk produk sedotan dari bahan alam proses NIE bukan melalui Badan POM, Badan POM memberikan NIE untuk produk pangan olahan. Disarankan untuk berkonsultasi dengan Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian Kab/Kota setempat

Dijelaskan terkait prosedur, parameter dan biaya uji sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017

Disampaikan parameter uji mikrobiologi untuk kecap dan biaya uji sesuai PP Nomor 32 tahun 2017.

Disampaikan bahwa untuk pengujian air baku/air bersih dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota setempat.

Balai Besar POM di Palangka Raya melayani pengujian sampel dari pihak ketiga, sedangkan untuk pengujian perseorangan tidak dapat dilakukan. Silakan berkonsultasi ke ke Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota setempat.

Ya. Sampel akan ditindaklanjuti sesuai SOP yang berlaku.

Disampaikan biaya dan parameter uji sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 untuk minuman beralkohol

Oleh petugas dijelaskan terkait prosedur, parameter dan biaya uji sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2017.

Disampaikan prosedur dan biaya uji sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2017.

Mohon maaf saat ini BBPOM di Palangka Raya belum bisa melakukan pengujian untuk mengetahui kandungan atau screening komposisi, selain itu juga tidak menerima sampel perorangan. Silakan berkonsultasi ke laboratorium pengujian/penelitian.

Untuk jenis paramater uji dan biaya uji sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 sesuai dengan jenis sampel yang akan diujikan, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengujian sampel. Disarankan untuk mengajukan surat permohonan ke pimpinan BBPOM di Palangka Raya terkait tema yang hasil ujinya ingin diperoleh.

Untuk pengujian sampel pihak ketiga, kebijakan BBPOM di Palangka Raya menerima sampel dengan surat permohonan resmi dari instansi terkait dengan tujuan pengujian yang jelas

Ya, BBPOM di Palangka Raya menerima pengujian sampel dari pihak ketiga dengan beberapa parameter tertentu.

Dijelaskan cara penggunaan testkit terkait pengujian parameter uji boraks, formalin, Rhodamin B dan methanyl yellow pada pangan

Mengingatkan pedagang tersebut akan bahaya penggunaan kertas koran pada pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan gizi anak yang nafsu makan rendah dapat dengan memberikan variasi olahan makanan yang dapat menarik minat dan nafsu makan anak dengan memperhatikan kandungan gizi pada makanan tersebut.

Untuk menghindari keracunan pangan, masak pangan dengan benar, simpan dengan benar, konsumsi sesuai dengan saran penyajian. Sedangkan untuk menghindari alergi pangan dapat dengan memerhatikan jenis-jenis pangan yang merupakan sumber allergen. Cara menghitung nilai gizi dapat berkonsultasi dengan ahli gizi.

Dijelaskan bahwa salah satu syarat pemenuhan keamanan pangan, pangan yang dikonsumsi harus memiliki izin edar sehingga pelaku usaha dihimbau untuk mendaftarkan produknya, pedagang dihimbau menjual produk yang memiliki izin edar dan konsumen dihimbau pula untuk membeli produk yang memiliki izin edar.

Tahun 2009, Industri Farmasi Zenith tidak memproduksi Carnophen karena nomor izin edarnya sudah dicabut. Kandungan Carnophen yaitu carisoprodol, kafein dan PCT. Carnophen yang beredar sekarang diproduksi oleh sarana illegal.

Dijelaskan terkait pengawasan obat di wilayah Kalteng oleh BBPOM di Palangka Raya serta program-program BPOM dalam upaya mereduksi penyalahgunaan obat melalui aksi nasional (Pemberantasan Oabt Ilegal dan Penyalahgunaan Obat (POIPO).

Diberikan informasi cek izin edar produk melalui aplikasi CEK BPOM.

Dijelaskan bahwa produk yang ditarik di tahun 2018 memiliki nomor izin edar QD..... karena TMK administrasi (distributor PT. Saras Subur Ayoe). Produk tersebut didaftarkan kembali dengan merk yang sama oleh Sano Gratia Farma dengan NIE DKL 1842200229A1.

Permohonan dapat ditindaklanjuti sesuai SOP yang berlaku.

BPOM telah mengeluarkan informatorium untuk pengobatan pasien COVID-19, namun masih memungkinkan pengembangan yang berkelanjutan terhadap pengobatan pasien COVID-19 ini. Dalam kasus obat kombinasi tersebut belum terdaftar di BPOM. Untuk pengencekan lebih lanjut bisa melalui aplikasi Cek BPOM atau BPOM mobile.

Disampaikan bahwa BPOM telah mengeluarkan informatorium untuk pengobatan pasien yang disebabkan oleh virus Covid-19. Segala pengobatan harus berdasarkan panduan dalam informatorium tersebut

Pengaduan diterima oleh BBPOM di Palangka Raya dan sebagai masukan untuk pengawasan makanan olahan siap saji.

Disarankan untuk konfirmasi/klarifikasi berita tersebut kepada lembaga/kementerian yang berwenang melakukan pengawasan, dan dalam hal ini jamur enokidake termasuk golongan pangan segar maka pengawasannya adalah Kementerian Pertanian. Disarankan berkonsultasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, atau Kab/Kota setempat

Disampaikan sesuai dengan penjelasan BPOM RI tentang izin produk handsanitizer bahwa tidak ada larangan masyarakat memproduksi handsanitizer untuk digunakan sendiri sesuai dengan pedoman WHO. Berbeda hal jika untuk diperjualbelikan, maka handsanitizer tersebut harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan.

Disampaikan bahwa sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. Disarankan untuk berkonsultasi dengan MUI setempat

Dijelaskan cara pengisian CAPA pada form yang telah diberikan serta disampaikan agar melampirkan bukti tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Disampaikan prosedur dan persyaratan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.

Pengaduan tersebut diterima dan dari BBPOM di Palangka Raya akan merujuk ke Bagian Pemeriksaan untuk ditindaklanjuti.

Disampaikan bahwa dasar hukumnya adalah UU Nomor 8 Tahun  2012 tentang pangan, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pengawasan ini juga merupakan tugas bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan konsumen.

Disampaikan bahwa untuk anak sekolah sebenarnya tidak ada larangan produk pangan tertentu yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi. Para guru dan petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan KIE kepada komunitas sekolah baik siswa maupun pengolah pangan disekolah untuk menyediakan makanan yang sehat dan bergizi dan selalu ingat CEK KLIK untuk produk pangan olahan, Cek Kemasan, Cek, Label, Cek Izin Edar dan Cek Kadaluwarsa

Informasi terkait pengaduan digali secara detail sebagai bahan analisis untuk tindak lanjut selanjutnya oleh substansi terkait.

BBPOM di Palangka Raya dalam rangka intensifikasi pengawasan keamanan pangan bersama dengan lintas sektor terkait di Kab/Kota setempat untuk turun ke sarana distribusi dan para pelaku pangan siap saji untuk berbuka puasa/takjil. Dihimbau agar masyarakat selalu ingat CEK dalam membeli produk obat dan makanan.

Terkait pengawasan produk kosmetik dan pangan termasuk pangan tanpa izin edar yang diedarkan secara online maupun langsung, BBPOM di Palangka Raya melakukan intensifikasi pengawasan pangan kadaluwarsa terutama di hari-hari besar keagamaan.

Saat ini instrumen PCR di BBPOM di Palangka Raya hanya terbatas pada pengujian porcine babi untuk sampel pangan daging olahan.

Disampaikan Peraturan Kepala BPOM Nomor 4 Tahun 2018 point 4.8 tentang fasilitas pelayanan farmasi hanya dapat menyerahkan obat kepada pasien kecuali kondisi darurat (kelangkaan darurat) mengacu point 4.10.

Disampaikan bahwa vaksin masih dalam kondisi baik apabila disimpan sesuai suhu yang dipersyaratkan, untuk kondisi ini Balai Besar POM di Palangka Raya akan mengarahkan Bidang Pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan komprehensif bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menanggapi info ini

Obat berbahan herbal yang dikenal dengan istilah jamu diperbolehkan mengklaim yang menyatakan membantu meningkatkan daya tahan tubuh, bukan sebagai obat. Saat ini BPOM telah melakukan pendampingan terhadap vaksin Covid-19 dan telah sampai pada tahap III uji klinis.

Dijelaskan bahwa obat tersebut disetujui untuk mencegah atau mengobati Covid-19 adalah hoax, konfirmasi/klarifikasi Badan POM bisa dilihat di laman website resmi Badan POM: pom.go.id

Prosedur pemusnahan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk saksi dari BBPOM di Palangka raya dapat menyampaikan surat permohonan kepada pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti.

Dijelaskan bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah pernah ada kasus/temuan obat tradisonal yang mengandung bahan kimia, dan segera ditindaklanjuti oleh BBPOM di Palangka Raya sebagai salah satu upaya mengawasi peredaran obat dan makanan dari bahan-bahan berbahaya.

Mengacu Permenkes Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, maka harus memenuhi beberapa kriteria yang hanya dapat dilakukan oleh IOT, UKOT atau UMOT sehingga disarankan untuk memperoleh izin usaha UMOT terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh DPM-PTSP atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Serta berdasarkan prosedur dan pemenuhan persyaratan CPOTB secara bertahap sebagai salah satu syarat awal untuk proses pendaftaran nomor izin edar. Proses pendaftaran dan persyaratannya dapat diakses secara online melalui site asrot.pom.go.id.

Dijelaskan bahwa produk beras dalam kemasan merupakan pengawasan dari Kementan, disarankan untuk berkonsultasi dengan Dinas Ketahanan Pangan setempat.

Diberikan penjelasan terkait perkembangan penggunaan Bajakah sebagai obat tradisional dimana sedang dalam tahap kajian di BPOM terkait keamanan mutu dan khasiatnya.

Diberikan penjelasan bahwa mengacu Permenkes Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional maka harus memenuhi beberapa kriteria, yang hanya dapat dilakukan oleh IOT, UKOT atau UMOT sehingga disarankan untuk memperoleh izin usaha UMOT terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh DPM-PTSP atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten setempat.

Disampaikan bahwa laboratorium BBPOM di Palangka Raya belum memiliki layanan pengujian identifikasi kandungan zat dalam produk obat dan makanan. Disarankan untuk berkonsultasi dengan Universitas atau balai penelitian daerah setempat.

Produk VCO apabila tempat produksi masih menyatu dengan dapur rumah tangga maka NIE bisa dikeluarkan oleh DPM-PTSP atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat. Disarankan untuk menyampaikan surat permohonan pendampingan/fasilitasi ke Balai Besar POM di Palangka Raya serta persyaratan yang harus dipenuhi seperti, proses produksi, layout/denah sarana produksi, serta rancangan label.

Balai Besar POM di Palangka Raya akan memfasilitasi pelaku usaha melalui inovasi layanan UMKM BERDIKARI https://berdikari.bbpompky.id/, dengan pedanmping 1 orang fasilitator bagi 1 pelaku usaha. Berisikan informasi terkait layout ruang produksi, perizinan terkait NIB yang dikeluarkan DPM-PTSP, dokumen SOP terkait  higiene/sanitasi dan asal bahan baku.

Disampaikan tupoksi Badan POM salah satunya pengawasan produk pangan olahan. Untuk mengetahui kandungan pada madu hutan secara keseluruhan, BBPOM di Palangka Raya tidak tersedia reagen dan metoda uji (terbatas), hanya beberapa paramater uji yang dapat dilakukan terkait pengawasan. Disarankan dapat berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinas Kehutanan atau lembaga penelitian setempat.

Disampaikan bahwa untuk produk berklaim atau memiliki khasiat maka nomor izin edar harus dari BPOM yang mana akan dikaji terlebih dahulu apakah termasuk dalam produk pangan atau obat tradisional.

Produk frozen food termasuk kedalam kategori pangan risiko tinggi sehingga harus memiliki NIE dari Badan POM. Dijelaskan terkait prosedur dan persyaratan memperoleh izin edar BPOM yang dapat dilakukan pendaftaran secara online melalui e-registrasi pangan olahan pada aplikasi e-registrasi pada aplikasi pom.go.id dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pendaftaran produk pangan segar beku dapat dilakukan dengan menghubungi Dinas terkait, yaitu Dinas Peternakan atau Dinas Perikanan. Dalam hal ini Badan POM bertugas mengawasi produk pangan olahan terkemas, baik pre maupun post market seperti frozen food.

Disampaikan tupoksi Badan POM adalah pengawasan pangan olahan terkemas, dan pengujian sampel di BBPOM di Palangka Raya lebih mengarah pada produk pangan olahan. Disarankan untuk pengujian produk pangan mentah dapat berkonsultasi dengan Dinas Peternakan, atau apabila ingin diujikan oleh BBPOM di Palangka Raya maka bahan pangan mentah segar tersebut dapat diolah terlebih dahulu seperti produk frozen food atau pangan olahan lainnya.

Petugas Balai Besar POM di Palangka Raya akan melakukan pendampingan pendaftaran melalui e-registrasi pangan olahan.

Untuk produk pangan berupa minuman dalam kemasan dengan masa simpan 3 hari dapat digolongkan dalam minuman siap saji dan tidak diwajibkan untuk memperoleh nomor izin edar, boleh dengan memperoleh sertifikat layak sehat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan setempat. Namun untuk minuman dalam kemasan dengan masa simpan 7 hari maka diwajibkan memperoleh nomor izin edar dari Badan POM dengan pendaftaran secara online melalui e-registrasi pangan olahan, serta persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: NIB, SNI, izin edar MD dari BPOM dan sertifikat halal.

Tahapan proses produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK) harus memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk memperoleh izin edar Badan POM dan harus sesuai dengan SNI 19-4288-1996 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik Air Minum dalam Kemasan.

Sesuai dengan SNI-3553-2015 tentang Air Mineral, definisi air mineral merupakan air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral dengan atau tanpa penambahan oksigen (O2) atau karbondioksida (CO2), dan harus memenuhi persyarat mutu air mineral sesuai baik secara kimia maupun mikrobiologi.

Untuk pembuatan kemasan AMDK dapat mengacu pada SNI 19-4370-2004 dan SNI 19-4370-1996 tentang botol plastik untuk AMDK atau SNI 12-4259-2004 tentang gelas plastik untuk AMDK.

Pengawasan Badan POM terhadap peredaran produk mengandung bahan berbahaya merkuri melalui 2 cara, yaitu melalui pengawasan post market dengan pengambilan dan pengujian sampel rutin serta dapat melalui pengaduan dan pengujian sampel pihak ke-3 ke BBPOM setempat. Selalu menghimbau agar menjadi konsumen cerdas dengan selalu ingat CEK KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin edar dan Cek Kadaluwarsa).

Dijelaskan bahwa proses perizinan kosmetik di BPOM terdiri dari 2 proses, yaitu sertifikasi Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) melalui pendampingan dan fasilitasi oleh Balai Besar/Balai POM setempat dan pendaftaran Notifikasi Kosmetik yang dilakukan secara secara online melalui notifkos.pom.go.id oleh registrasi kosmetik BPOM, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti denah bangunan, dan izin maklon perusahaan induk.

Langkah awal dapat dilakukan Cek KLIK dengan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluwarsa pada sediaan kosmetik tersebut. Terkait izin edar kosmetik dapat diperiksa melalui aplikasi CEK BPOM, BPOM MOBILE, serta melalui website cek BPOM di pom.go.id serta disampaikan informasi terkait bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam produk kosmetik.

Dijelaskan bahwa peranan Badan POM dalam pengawasan produk halal adalah antara lain:

  1. pengawasan kesesuaian label (termasuk logo)
  2. sampling pangan dan pengujiannya

Dijelaskan prosedur cara pendaftaran produk IRTP, disarankan untuk konsultasi ke DPM-PTSP setempat selaku yang berwenang untuk mengeluarkan Nomor PIRT atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat. Untuk sertifikasi halal dapat berkonsultasi dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Disampaikan bahwa untuk pengujian serat kasar dalam pangan di BBPOM Palangka Raya tidak tersedia metode pengujian untuk paramater tersebut. Disarankan untuk berkonsultasi dengan Balitbangda ataupun Balai Penelitian Pertanian setempat

Disampaikan bahwa untuk produk sedotan dari bahan alam proses NIE bukan melalui Badan POM, Badan POM memberikan NIE untuk produk pangan olahan. Disarankan untuk berkonsultasi dengan Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian Kab/Kota setempat.

Disampaikan bahwa untuk pengujian air baku/air bersih dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota setempat.

Balai Besar POM di Palangka Raya melayani pengujian sampel dari pihak ketiga, sedangkan untuk pengujian perseorangan tidak dapat dilakukan. Silakan berkonsultasi ke ke Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota setempat.

Ya. Sampel akan ditindaklanjuti sesuai SOP yang berlaku.

Oleh petugas dijelaskan terkait prosedur, parameter dan biaya uji sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2017

Disampaikan prosedur dan biaya uji sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2017

Mohon maaf saat ini BBPOM di Palangka Raya belum bisa melakukan pengujian untuk mengetahui kandungan atau screening komposisi, selain itu juga tidak menerima sampel perorangan. Silakan berkonsultasi ke laboratorium pengujian/penelitian.

Untuk pengujian sampel pihak ketiga, kebijakan BBPOM di Palangka Raya menerima sampel dengan surat permohonan resmi dari instansi terkait dengan tujuan pengujian yang jelas

Untuk jenis paramater uji dan biaya uji sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 sesuai dengan jenis sampel yang akan diujikan, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengujian sampel. Disarankan untuk mengajukan surat permohonan ke pimpinan BBPOM di Palangka Raya terkait tema yang hasil ujinya ingin diperoleh.

Sarana