Perkuat Tata Kelola Distribusi Obat Pemerintah Daerah BBPOM di Palangka Raya Gelar Asistensi Sertifikasi CDOB bagi IFK Barito Utara dan Katingan

19-11-2026 Umum Dilihat 4 kali

Palangka Raya - Instalasi Farmasi Pemerintah daerah memegang peranan vital sebagai pusat penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi sebelum didistribusikan ke berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat tetap terjaga sepanjang rantai distribusi hingga sampai ke tangan masyarakat, BBPOM di Palangka Raya menyelenggarakan rapat koordinasi dan asistensi pendampingan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Batch 1 bagi Instalasi Farmasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Katingan.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan secara daring tersebut, Wahyuri, S.Si., Apt., M.Farm selaku Ketua tim Deputi 1 Kelompok Substansi Pemeriksaan BBPOM di Palangka Raya yang memaparkan secara komprehensif mengenai mekanisme, tahapan, serta target waktu pembinaan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2026 hingga awal 2027. Pendampingan ini difokuskan pada pemetaan kesiapan operasional dan pemenuhan seluruh aspek standar CDOB di instalasi farmasi pemerintah daerah, sebagai syarat mutlak sebelum mengajukan permohonan sertifikasi CDOB.

Untuk mempercepat proses persiapan di daerah, BBPOM di Palangka Raya memfasilitasi penyediaan materi pembinaan, panduan teknis, hingga contoh dokumen pendukung tata kelola distribusi obat yang terstandar. BBPOM juga menekankan pentingnya komitmen jajaran pengelola instalasi farmasi dalam melengkapi dokumentasi sistem mutu secara akurat dan implementatif, termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta tertib pencatatan pemantauan berkala.

Penguatan koordinasi dan pembagian tugas internal turut didorong agar pemenuhan standar berjalan optimal dan tepat waktu. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan tata kelola administrasi dan sistem mutu, BBPOM di Palangka Raya juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia kefarmasian melalui fasilitasi keikutsertaan apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian dari kedua kabupaten dalam program pelatihan teknis CDOB.

Di samping itu, BBPOM membuka layanan konsultasi teknis terkait sarana agar memenuhi persyaratan penyimpanan sediaan farmasi yang baik. Seluruh rangkaian pembinaan awal ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan agenda kunjungan pendampingan lapangan secara langsung oleh tim BBPOM di Palangka Raya yang direncanakan pada awal tahun 2027.

Melalui pendampingan yang terukur dan berkelanjutan ini, BBPOM di Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah. Kolaborasi ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola distribusi obat pemerintah yang profesional, akuntabel, dan tersertifikasi CDOB, sehingga masyarakat Kalimantan Tengah memperoleh sediaan farmasi yang terjamin mutunya.

Sarana